Jakarta-pressind.com, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi melantik seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024). Kabinet ini terdiri dari 112 posisi, termasuk 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, 2 kepala instansi, dan satu sekretaris kabinet.
Sejalan dengan pelantikan ini, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyatakan optimisme terhadap kemampuan pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas nasional.
Hal ini diungkapkan setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) GPII pada 17-19 Oktober 2024. Pimpinan Pusat GPII juga menyampaikan rekomendasi peta jalan untuk pemerintahan baru, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.
Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni, menekankan pentingnya kerja sama internasional yang harmonis untuk menghadapi tantangan geopolitik kawasan.
Ia menyarankan Presiden Prabowo agar fokus menjaga arus perdagangan komoditi pangan dan energi domestik. Selain itu, kepastian hukum dalam tata kelola ekosistem pangan dan energi harus menjadi prioritas guna menciptakan keadilan ekonomi.
“Kepastian hukum akan memperkuat kepercayaan pada iklim investasi, nilai tukar rupiah, penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Masri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan
Masri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor kunci pembangunan nasional.
Menurutnya, kecerdasan buatan (AI) dapat memberi nilai positif jika peserta didik memiliki landasan berpikir yang kuat, namun dapat berdampak negatif jika tidak ada fondasi keilmuan yang kokoh.
Selain itu, nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam butir ketiga Pancasila juga harus dihidupkan untuk menciptakan stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Masri optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Butir 3 Pancasila harus menjadi panduan kehidupan masyarakat Indonesia dalam menciptakan keteduhan politik dan harmonisasi ketatanegaraan,” tutupnya
