Sula-pressind.com, Yulita Umanailo, yang dikenal sebagai mantan Sekwan DPRD Sula, dilaporkan dituding mengadakan pertemuan dengan kandidat Bupati Hendrata Thes (HT), yang saat ini maju dalam Pilkada bersama wakilnya Muhammad Natsir Sangadji dengan akronim pasangan HT-MANIS.
Pertemuan tersebut diduga terjadi di kediaman Yulita Umanailo. Namun, Yulita membantah tuduhan ini dan telah melaporkan beberapa akun yang menyebarkan informasi tersebut, guna menjaga reputasinya.
Yulita Umanailo telah melaporkan penyebar berita hoaks yang menuduhnya terlibat dalam pertemuan dengan Hendrata Thes (HT), mantan Bupati Kepulauan Sula, yang diduga bertemu dengan sejumlah PNS.
Laporan ini diajukan setelah tuduhan tersebut mencemarkan nama baiknya sebagai PNS yang seharusnya netral dalam urusan politik.
Yulita merasa perlu mengambil langkah hukum untuk melindungi reputasinya dan menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar.
Hendrata Thes (HT), mantan Bupati Kepulauan Sula periode 2016-2021, dikenal luas karena kebijakannya yang populer, yakni Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Di masa pemerintahannya, TPP dinikmati dengan baik oleh para PNS Pemda Sula, sehingga HT sangat disukai oleh kalangan PNS. Namun, pada pemerintahan setelah HT, kebijakan TPP dianggap tidak berjalan lancar, nilainya menurun, bahkan seringkali tidak dibayar secara lengkap.
Ketika dihubungi oleh media terkait kabar viral yang beredar, Hendrata Thes (HT) menanggapinya dengan tawa renyah yang khas dengan gaya humanisnya.
“Wah, kalau jam segitu itu waktu istirahat, Man, Bisa curiga Ibu kalau jam segitu saya masih keluyuran, hahaaa,” ujar HT dengan santai melalui sambungan telepon pada 7 September.
Pernyataannya ini menunjukkan sikap ringan dan santai dalam menanggapi tuduhan yang beredar.
Sementara itu, pihak Bawaslu Kepulauan Sula, ketika dihubungi oleh pihak media terkait kabar yang tengah viral, mengaku belum menerima laporan mengenai masalah ini.
“Belum ada laporan,” jawab Zulfitrah Hasyim singkat ketika dimintai keterangan terkait isu yang beredar.
Diketahui bahwa meskipun memiliki hak pilih, PNS diharapkan untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara tidak terlibat dalam politik praktis atau memberikan dukungan terbuka kepada kandidat tertentu. (Rny.r)
