Narasi Hukum – Ahli Hukum dan Pengamat Politik & Keamanan Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. Menganalisis dari sudut pandang hukum tata negara dan implikasi terhadap hubungan antar lembaga negara terkait pertemuan Prabowo dengan Megawati”
1.Pengaruh terhadap Sistem Presidensial
Secara teori, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun dalam praktiknya, kekuatan legislatif dan eksekutif saling memengaruhi melalui koalisi politik. Jika PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, maka DPR akan didominasi oleh partai-partai pro-pemerintah. Hal ini bisa menciptakan stabilitas, tetapi juga berisiko mengurangi fungsi pengawasan ( check and balance ).
2. Implikasi Terhadap Hubungan Eksekutif–Legislatif
Dengan dukungan PDI Perjuangan, Presiden Prabowo akan lebih mudah meloloskan program-program strategis dan RUU prioritas nasional, karena dukungan di parlemen sangat kuat. Namun, ini juga bisa menyebabkan kecenderungan legislatif menjadi “stempel politik” eksekutif bila tidak diimbangi oleh kekuatan oposisi yang efektif.
3.Pertimbangan reshuffle Kabinet
Pertemuan ini bisa menjadi landasan konstitusional informal bagi Presiden terpilih untuk membentuk kabinet inklusif. Secara hukum, presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri. Namun secara politik, menteri-menteri yang mewakili partai besar seperti PDI Perjuangan akan menambah legitimasi dan kekuatan pemerintahan di DPR
4.Kepentingan Kesinambungan Kebijakan Negara
Dari sudut hukum tata negara, kesinambungan kebijakan (continuity of government) merupakan prinsip penting, terutama untuk program jangka panjang seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), ketahanan pangan, dan pertahanan. Pertemuan ini bisa dimaknai sebagai upaya menyamakan visi pembangunan nasional lintas pemerintahan dan lintas partai.
5.Implikasi terhadap Oposisi dan Demokrasi
Jika PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi pemerintahan, maka ruang oposisi akan menyempit, dan demokrasi bisa terancam oleh lemahnya kontrol terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi, oposisi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Oleh karena itu, struktur politik pasca pertemuan ini perlu memperhatikan keseimbangan peran antar-lembaga dan perwakilan rakyat.
6.Etika dan Kepantasan Politik
Secara normatif, tidak ada larangan dalam konstitusi atau undang-undang bagi partai oposisi untuk berbalik arah dan mendukung pemerintahan baru. Namun, dari sudut pandang etika politik dan kepercayaan publik, manuver ini harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak dianggap sebagai pragmatisme politik semata.
Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. Ahli Hukum dan Pengamat Politik & Keamanan
