Tangerang – Perilaku tidak etis ditunjukkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi. Dalam sebuah wawancara yang membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) operasional truk sampah, Budi justru mencoba memberikan amplop berisi uang kepada wartawan. Peristiwa tersebut memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, mengingat hal ini mencederai prinsip kemerdekaan pers dan integritas jurnalistik.
Temuan BPK Provinsi Banten mencatat dugaan penyalahgunaan anggaran BBM pada DLHK Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp 722 juta pada tahun 2021-2022, dan meningkat menjadi Rp 767 juta pada tahun 2023. Meskipun sebagian dana telah dikembalikan ke kas daerah, masalah ini tetap menjadi sorotan serius. Ketika dimintai klarifikasi terkait temuan tersebut, Budi Khumaedi justru menyalahkan para sopir pengangkut sampah atas hilangnya bukti struk pembelian BBM.
Baca juga: KLH Layangkan Somasi terhadap DLHK Kabupaten Tangerang terkait Pembuangan Sampah Ilegal dari Tangsel
Kejadian memuncak saat Budi memanggil wartawan kembali ke ruangannya dan memberikan amplop berisi uang, dengan dalih sebagai pengganti makan siang. Namun, wartawan menolak tawaran tersebut karena dinilai bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang melarang wartawan menerima suap dalam bentuk apapun. Percakapan antara wartawan dan Budi yang terekam membuktikan ketidakprofesionalan pejabat tersebut.
“Tadi saya mau mengajak makan, tetapi karena sibuk melayani tamu, saya berikan amplop saja,” ujar Budi, seperti dikutip dalam percakapan yang berlangsung pada 15 Januari 2025.
Sikap wartawan yang menolak amplop tersebut menunjukkan komitmen terhadap integritas profesi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan tugasnya, pers berperan memberikan informasi yang benar dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Insiden ini menambah panjang deretan polemik di tubuh DLHK Kabupaten Tangerang, terutama setelah temuan BPK yang terus berulang selama tiga tahun berturut-turut. Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dan perilaku tidak pantas pejabat yang mencoreng kredibilitas instansi pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, Budi Khumaedi belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden suap tersebut. Publik berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk menyelesaikan masalah ini guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap insttusi negara.
